Kantah Murung Raya Tinjau Lokasi Rencana Jembatan Ampar di Sumber Barito
Puruk Cahu, Trybonnewsmura.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Murung Raya melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan melakukan peninjauan lokasi bersama PT Rajawali Sakti Utama terkait rencana pembangunan Jembatan Ampar di Kecamatan Sumber Barito. (22 September 2026)
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha untuk rencana pembangunan infrastruktur jembatan.
Dalam kegiatan tersebut, tim Kantah Murung Raya bersama pihak PT Rajawali Sakti Utama melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kondisi lokasi yang direncanakan menjadi bagian dari pembangunan Jembatan Ampar.
Pemeriksaan meliputi verifikasi data spasial serta pencermatan kondisi faktual di lapangan, termasuk kawasan tepi sungai dan area berbatu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang tersedia dengan kondisi sebenarnya di lokasi.
Selain itu, peninjauan juga menjadi bagian dalam memastikan aspek tata ruang, status tanah, serta kondisi teknis lokasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum proses penerbitan PKKPR Berusaha dilanjutkan.
Hasil pemeriksaan lapangan nantinya menjadi bahan dalam penyusunan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Tahapan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan tanah yang akan digunakan dalam mendukung pembangunan Jembatan Ampar.
Dengan adanya peninjauan ini, proses persiapan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan regulasi pertanahan maupun tata ruang yang berlaku.
Pembangunan Jembatan Ampar di Kecamatan Sumber Barito diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah mobilitas masyarakat, serta membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah sekitar.
Kantah Kabupaten Murung Raya melalui kegiatan tersebut turut mendukung penyiapan aspek pertanahan agar rencana pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kondisi faktual di lapangan.
(Dahli)
