Pemkab Murung Raya Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Puruk Cahu, Trybonnewsmura.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya memberikan tanggapan resmi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Jumat (5/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.
Mewakili Bupati Murung Raya, Asisten III Setda Kabupaten Murung Raya Andri Raya menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas berbagai masukan, saran, dan catatan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD dalam pembahasan Raperda tersebut.
Dalam kesempatan itu, Andri Raya terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Murung Raya, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang tidak dapat menghadiri rapat paripurna karena sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengapresiasi perhatian dan dukungan seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah menjelaskan bahwa realisasi pendapatan yang melampaui target merupakan hasil dari upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum terlaksana secara maksimal akibat berbagai kendala teknis maupun kondisi lapangan yang dihadapi.
Pemerintah menegaskan akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (Sisapan) agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Terkait masukan Fraksi PAN, pemerintah daerah sependapat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian keuangan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program pembangunan akan terus diperkuat melalui peningkatan indikator kinerja dan pengukuran dampak pembangunan.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi NasDem, pemerintah menyampaikan komitmennya untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Masukan Fraksi PKS mengenai peningkatan pelayanan publik, pemeliharaan infrastruktur, bantuan pendidikan, pelayanan air bersih, hingga kebutuhan tenaga penyuluh keagamaan di desa-desa juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan berikutnya.
Selain itu, pemerintah menyambut baik saran Fraksi PKB terkait penguatan pengawasan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil. Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui kerja sama lintas sektor.
Sedangkan terhadap pandangan Fraksi PPP-Gerindra, pemerintah daerah menyatakan akan terus mendorong inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas layanan perizinan, serta penciptaan iklim investasi yang sehat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup penyampaiannya, Andri Raya menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Murung Raya.
(Dahli)
