Kabik Amaz Jasikha Apresiasi WTP, Namun Ingatkan Pentingnya Tindak Lanjut Temuan BPK
Puruk Cahu, Trybonnewsmura.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Kabik Amaz Jasikha, mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya pada hari jumat di aula Paripurna 5 juni 2026.
Dalam penyampaiannya, Kabik Amaz Jasikha menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta dokumen pendukungnya.
Ia juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan harus terus dipertahankan serta ditingkatkan kualitasnya,” ujar Kabik Amaz Jasikha saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Meski memberikan apresiasi atas capaian tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp2,777 triliun atau sebesar 104,69 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 161,11 persen dari target yang telah ditentukan.
Menurut Kabik Amaz Jasikha, capaian tersebut menunjukkan potensi pendapatan daerah yang cukup besar dan perlu terus dioptimalkan. Namun demikian, pemerintah daerah diminta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan capaian PAD jauh melampaui target agar perencanaan pendapatan pada tahun mendatang dapat disusun lebih realistis dan akurat.
Terkait belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan mencermati realisasi belanja yang mencapai 91,62 persen dari anggaran yang tersedia. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, namun masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.
“Kami meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai program dan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi realisasi belanja modal yang mencapai 92,62 persen. Namun, menurutnya, yang terpenting bukan hanya tingkat serapan anggaran, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp702,26 miliar. Angka tersebut dinilai menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kami memandang tingginya SILPA perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah,” tegas Kabik.
Terkait raihan opini WTP, Kabik Amaz Jasikha menegaskan bahwa opini tersebut bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak hanya sebatas administrasi dan pelaporan keuangan, tetapi juga harus menjadi instrumen evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi berharap seluruh capaian yang telah diraih dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Dahli)
