Mahyono: Opini WTP Bukti Murung Raya Makin Matang Kelola Keuangan Daerah
Puruk Cahu, Trybonnewsmura.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono, S.Kom., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mahyono, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan semakin baiknya kualitas tata kelola keuangan daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Raihan opini WTP ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Mahyono, Sabtu (30/5/2026).
Ia mengatakan, opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan atas laporan keuangan, tetapi juga menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
Namun demikian, Mahyono menegaskan bahwa capaian tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.
“Keberhasilan meraih opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang berkualitas,” katanya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat terus mempertahankan semangat kerja dan profesionalisme dalam menjalankan program-program pembangunan, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dari tahun ke tahun.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono menegaskan pihaknya akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” tutupnya.
(Dahli)
