Dina Maulidah Syukuri Raihan WTP Murung Raya, Dorong APBD Berpihak pada Kesejahteraan Masyarakat
Puruk Cahu, Trybonnewsmura.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (29/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah serta diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah LKPD 2025 kita Murung Raya kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Tentunya opini ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah beserta jajaran,” kata Dina Maulidah saat dihubungi dari Puruk Cahu.
Mewakili Ketua DPRD Murung Raya yang turut diundang dalam kegiatan tersebut bersama Bupati Murung Raya, Dina menegaskan bahwa opini WTP bukan hanya sekadar prestasi administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan, DPRD Murung Raya berharap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat benar-benar difokuskan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Tentunya sebagai unsur pimpinan DPRD di Murung Raya menginginkan seluruh pengelolaan APBD sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Menurut Dina, penyerahan LHP atas LKPD juga memiliki makna strategis sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menilai kegiatan tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk nyata penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Penyerahan LHP ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi merupakan bagian dari sistem check and balance untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dina berharap capaian opini WTP tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan terpercaya.
“Melalui capaian ini, DPRD meminta agar pemerintah daerah selalu berkomitmen meningkatkan akuntabilitas, tata kelola, serta kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya,” tuturnya.
Dalam kegiatan penyerahan LHP LKPD tersebut, Bupati Murung Raya Heriyus bersama Wakil Ketua I DPRD Murung Raya Dina Maulidah turut didampingi Asisten III Setda Andry Raya, Kepala BPKAD Mizam Chandrapati, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
(Dahli)
